BPR Hasamitra Rilis Tabungan Mitra Rencana

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Hasamitra merilis Tabungan Mitra Rencana di kantornya, Jl Wahidin Sudirohusodo, Selasa (9/9/2014). 
"Tujuannya untuk mengajarkan masyarakat agar disiplin menabung. Idealnyakan, kebutuhan masyarakat seperti biaya sekolah sangat dibutuhkan," kata Direktur Bisnis PT BPR Hasamitra, I Made Semadi.

Produk baru tersebut menawarkan tabungan berhadiah barang. Hadiah yang ditawarkan tergantung jumlah setoran awal dan jangka waktu tabungan.

"Setoran awal Rp 5 juta, sebulannya Rp 300 ribu, jangka waktu 5 tahun ke depan Rp 28 juta. Bisa mendapat hadiah senilai Rp 4,25 juta dengan bunga tabungan 2 persen dan bebas biaya administrasi," kata Made.

Hadiah yang diperoleh, katanya, disiapkan sesuai kebutuhan masyarakat atau nasabah.

Launching dilakukan Komisaris BPR Hasamitra, Yongris dan sejumlah dewan direksi BPR tersebut di hadapan 99 nasabah loyalnya. (*)

BPR HASAMITRA MAKASSAR Mampu Raup DPK Rp461 Miliar

BPR HASAMITRA MAKASSAR Mampu Raup DPK Rp461 Miliar

Bisnis.com, MAKASSAR - Penghimpunan dana pihak ketiga BPR Hasamitra mencapai Rp472 miliar sepanjang semester pertama tahun ini.

Dirut BPR Hasamitra I Nyoman Supartha mengemukakan penghimpunan dana dari masyarakat tersebut bahkan telah melampaui ekspektasi perseroan hingga akhir tahun ini mencapai Rp461 miliar.

Menurutnya, penghimpunan dana dari masyarakat itu menunjukkan jika tingkat kepercayaan masyarakat menyimpan dana di BPR Hasamitra semakin naik dan kompetitif dengan perbankan umum.

"Kita pastinya akan melakukan revisi penghimpunan DPK seiring dengan kinerja di semester pertama. Selain itu, optimalisasi program dan kantor cabang juga akan kita pacu," katanya, Rabu (3/9/2014).

Adapun, penghimpunan DPK sepanjang semester pertama tahun ini berasal dari 5 kantor cabang BPR Hasamitra yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Pada tahun lalu, BPR yang beroperasi secara efektif sejak 2005 itu berhasil menghimpun dana dari masyarakat sebesar Rp366 miliar.

Selain mengandalkan tabungan, kata Supartha, perseroan juga telah meluncurkan produk deposito prima dengan penawaran bunga 10% per tahun untuk lebih menggenjot penghimpunan DPK.

Sementara itu, penyaluran kredit BPR Hasamitra sepanjang semester I/2014 juga menunjukkan kinerja yang menggembirakan.

Penyaluran kredit BPR ini telah mencapai Rp886 miliar atau 86,4% dari target yang dipatok Rp1,02 triliun hingga akhir 2014.

Direktur Bisnis BPR Hasamitra I Made Semadi menambahkan, sebagian besar kredit tersebut diserap oleh pelaku usaha dan masyarakat yang berpenghasilan tetap yakni karyawan, PNS, dan TNI-Polri.

Daftar 9 Bank yang Ditutup LPS Sejak 2013

Ilustrasi (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melakukan likuditasi kepada dua Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pada periode tiga bulan pertama tahun ini. Kedua BPR tersebut adalah BPR Mutiara Artha Pratama dan BPR Lumasindo Perkasa Putra.

Sekretaris Perusahaan Samsu Adi Nugroho menjelaskan, untuk kedua BPR tersebut, LPS telah membayar klaim penjaminan kepada 5.895 rekening. "Untuk total nilainya mencapai Rp 28,60 miliar," jelasnya seperti ditulis Selasa (13/5/2014).

Samsu melanjutkan, sepanjang tahun 2013, LPS telah menyelesaikan proses likuidasi kepada 7 BPR yang tersebar di wilayah Jakarta, Jawa Barat dan Sumatera.

Dari 7 BPR tersebut, LPS telah membayar dana nasabah yang dijamin sebanyak 13.536 rekening nasabah dengan nilai Rp 41,44 miliar.

"Jumlah dana nasabah yang telah dibayar tersebut merepresentasikan 94% nasabah BPR yang kami likuidasi," tutur Samsu.

Beberapa rekening dari BPR yang dilikuidasi tersebut tidak layak untuk dibayar karena terkait dengan kredit macet dan suku bunga simpanan melebihi suku bunga penjaminan.

Berikut ini daftar BPR yang telah dilikuidasi LPS di 2013 dan 2014:

2013

• BPR Samudra Air Tawar, Sumatera Barat
• BPR Pundi Artha Sejahtera, Jakarta
• BPR LPK Bojongpicung, Jawa Barat
• BPR Indomitra Mandiri, Jakarta
• BPR Musajaya Arthadana, Lampung
• BPR LPK Pabuaran, Jawa Barat
• BPR Sadayana Artha, Jawa Barat

2014

• BPR Mutiara Artha Pratama, Jawa Barat
• BPR Lumasindo Perkasa Putra, Tangerang

Jumlah BPR Makin Menciut

Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) mengatakan jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang beroperasi di tanah air semakin menciut. Padahal keberadaan BPR langsung bersentuhan dengan masyarakat-masyarakat yang berada di daerah-daerah terpencil. 

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perbarindo, Joko Suyanto mengatakan semakin berkurangnya jumlah BPR ini tidak semata-mata karena faktor negatif seperti halnya bangkrut.

"Ada yang sangat signifikan itu merger antar BPR. Dulu setiap kecamatan itu ada, sekarang dimergerkan menjadi BPR tingkat Kabupaten, begitu juga BPR Kabupaten menjadi Provinsi, seperti itu," ungkapnya saat ditemui di Hotel Novotel Komples Mangga Dua Square, Jakarta, Senin (26/8/2013)

Sebagai contoh, Jawa Timur kini memiliki BPR Jatim yang awalnya merupakan gabungan dari beberapa BPR di setiap kabupaten dan kecamatan. 

Namun Joko tak menampik jika berkurangnya jumlah BPR yang beroperasi juga disebabkan pencabitan izin operasional oleh otoritas terkait, dalam hal ini Bank Indonesia "Meskipun ada beberapa yang izinnya dicabut, namun itu nggak seberapa," tegasnya.

Padahal, lanjutnya, peluang bisnis BPR kedepan masih menunjukkan gambaran yang sangat positif mengingat Indonesia memiliki wilayah yang luas dan perkembangan ekonominya yang cukup pesat.

"BPR ini benar menjalankan konsep perbankannya yang mengandalkan sektor kreditnya, karena kalau pangsa secara bisnis masih positif, UMKM masih sangat lebar peluangnya,"tutupnya.

Data Bank Indonesia, jumlah BPR pada akhir tahun 2010 sebanyak 1.706 unit, sedangkan tahun 2011 jumlahnya menurun menjadi 1.669 unit. Untuk tahun 2012 akhirnya jumlahnya kembali berkurang menjadi 1.653 unit dan pada bulan Juni 2013 ini hanya tersisa 1.639 unit yang tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. (Yas/Shd)

BPR Klaim Tahan Gempuran Krisis Ekonomi Global

Di tengah ancaman krisis yang bakal mengancam perekonomian nasional, Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) mengklaim bisnis Bank Perkreditan Rakyat (BPR) takkan terkena pengaruh cukp besar. 

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perbarindo Joko Suyanto saat ditemui di Hotel Novotel, Kompleks Mangga Dua Square, Jakarta, Senin (26/8/2013), menjelaskan ketangguhan BPR dikarenakan bisnis yang dikembangkannya menyasar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diketahui tak terimbas gejolak ekonomi yang kini telah melanda perekonomian global.

Untuk membuktikan klaimnya tersebut, BPR mengungkapkan kinerja kredit BPR hingga semester I-2013 telah meningkat 20,6% (year-on-year) atau naik Rp 9,6 triliun. "Total penghimpunan dana masyarakat sudah sebesar Rp58 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 19,23%," jelas Joko.

Menurut Joko ketangguhan bisnis BPR dalam menahan imbas gejolak ekonomi global juga disebabkan basis usaha industri lebih mengarah ke konsumer, terutama UKM.

Saat ini, jumlah debitur di industri BPR sudah mencapai 3,2 juta nasabah. "BPR secara industri masih aman dan baik, di tengah gejolak yang terjadi saat ini," tegasnya.

Bahkan, Perbarindo memperkirakan pertumbuhan kredit hingga akhir Desember 2013 bisa mencapai 22%. "Kami akan mempertahankan NPL (kredit bermasalah) di bawah 5%," katanya.

Untuk tetap menjaga kekuatan BPR, Perbarindo mengaku telah memiliki dua strategi utama yaitu menjaga portofolio outstanding yang sehat. Kedua, tetap menjaga likuiditas untuk dapat melayani masyarakat. (Yas/Shd)

Korupsi kredit fiktif Rp 3,9 M, eks dirut BPR Sarimadu tersangka

Merdeka.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sarimadu Bangkinang Kabupaten Kampar propinsi Riau berinisial MH sebagai tersangka korupsi kredit fiktif senilai Rp3.901.407.491.52.

Kepala Kejati Riau Setia Untung Arimuladi SH melalui Kasi Penkum dan Humas Mukhzan SH kepada merdeka.com Selasa (1/7), mengatakan penetapan status tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup. Penetapan dilakukan, Senin (19/5) lalu, dengan surat Perintah Penyidikan Nomor Print-05/N.4/Fd.1/05/2014 tanggal 19 Mei 2014.

Menurut Mukhzan, tersangka MH pada bulan September 2009 hingga 2010 mengajukan kredit fiktif sebesar Rp 1.870.000.000 dengan mengatasnamakan 17 debitur. "Pemberian kredit dilakukan tanpa analisis," ujar Mukhzan.

Untuk menghindari kredit macet, kata Mukhzan, pada tahun 2011, tersangka melakukan restrukturisasi kembali dengan meningkatkan jumlah plafon pinjaman mengatasnamakan 14 debitur sebesar Rp 2.500.000.000. Akibat perbuatan itu, tersangka merugikan negara Rp 3.901.407.491.52.

Mukhzan mengatakan, tersangka diancam pidana sesuai dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Dalam kasus ini tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru, namun butuh penyidikan lebih lanjut,"pungkas Mukhzan.

Untuk diketahui, dalam kasus ini, Bupati Kampar Jefry Noer memiliki jabatan sebagai komisaris, terkait dugaan keterlibatannya. Kejaksaan Tinggi Riau masih menyelidikinya.

Dalam kasus lain, BPR Sarimadu pernah memberangkatkan Bupati Kampar Jefry Noer dan Istrinya Eva Yuliana yang juga wakil ketua DPRD Kampar beserta kedua anak istrinya. Untuk memuluskan keberangkatan keluarganya, Jefry Noer membuat Istrinya sebagai anggota DPRD Kampar, dan kedua anaknya dibuat sebagai ajudan Bupati.

Jefry dan Keluarganya berangkat ke negara-negara Eropa bersama mantan Dirut BPR Sarimadu H Syafri yang ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp 207 juta ini, Jefry dan keluarganya masih lolos dan belum tersandung hukum meski dia ikut menikmati uang negara dengan melakukan Plesiran ke negara-negara Eropa tersebut.